DUNIA

PERISTIWA

DAERAH

SPORT

Lembaga Tuha Peut Aceh Selatan Belajar Manajemen Desa Ke Sumut, Mas’ud S.H : Agar BPD Tau Cara Membangun Desa Yang Benar.

Mas'ud S.H beri penyuluhan kepada pengurus BPD Se Kab Aceh Selatan Di Hotel Soechi Medan


MEDAN – Jajaran pengurus Lembaga Tuha Peut atau Badan Permusyawarahan Desa (BPD) se Kabupaten Aceh Selatan antusias mengikuti pelatihan Bimbingan Teksnis (Bimteks) tentang penguatan dan manajemen kelembagaan desa yang diselenggaran oleh Lembaga Diklat Manajemen Nasional (LDMN) di Hotel Soechi Medan, baru-baru ini.

CEO LDMN Mas’ud MZ S.H mengatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, para pengurus seperti sekretaris BPD dilatih untuk aktif sebagai motor penggerak penyelenggara urusan pemerintahan desa. Agar pemerintah desa dan BPD itu sendiri akan mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. “Sebab tugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa merupakan amanah dari peraturan pemerintah (PP) dan peraturan daerah (Perda) sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan desa” ujarnya via whatsap, Senin (10/9/2018) malam.

Dimas, panggilan akrab Mas’ud S.H menambahkan, setiap sekretaris BPD diharapkan harus memahami tentang tugas pemerintah desa yang memiliki kewenangan besar dan berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang ada di desa. Namun tugas dan fungsi tersebut, harus mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari BPD, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Sehingga Bimtek ini kita gelar agar supaya sekretaris BPD harus lebih mampu memahami seluruh fungsi dan tugas kelembagaan desa, jadi itu tujuan utamanya, ya" jelasnya.

Lawyer muda yang juga Koordinator LBH POLMAS Poldasu ini tak menampik, pentingnya pelatihan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan bagi para sekretaris BPD, akan bermanfaat dalam menentukan kebijakan penguatan pemerintahan desa, karena seluruh peraturan akan menjadi landasan dan suplemen bagi pemerintah desa untuk berkembang secara mandiri yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui sinergitas dan komunikasi yang sehat dengan pemerintah desa yang diimplementasikan pada pelayanan publik. (lkt79/sdmcentre)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru