DUNIA

PERISTIWA

DAERAH

SPORT

Wow,, 1 Kali 24 Jam Upah Tak Dibayar, PPL Ancam Serbu Kantor Bawaslu Langkat.

Rabu, 17 Oktober 2018 | Rabu, Oktober 17, 2018 WIB

Sebarkan:


LANGKAT - Keringat sudah kering, upahpun tak kunjung tiba, begitulah nasib yang kini dialami PPL dan Panwas Kecamatan se Kab. Langkat yang menggantungkan hidupnya dari bekerja sebagai penyelenggara Pemilu untuk membiayai hidupnya sehari-hari.

Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitulah agaknya pribahasa yang pas menggambarkan nasib PPL dan Panwas Kecamatan Se Kab. Langkat yang tengah terzolimi saat ini. Sudahlah gaji mereka hanya bisa dipada-padakan untuk bisa menyambung hidupnya dinegeri Langkat bertuah ini. Itupun tak jelas bagaimana kondisinya sampai kini.

"Gaji kami harusnya dibayarkan tak lama setelah Pilkada Serentak 2018 berakhir, ini sudah bulan Oktober, Pilkada Langkat dan Pilgubsu sudah berakhir, Gubsu saja sudah dilantik", ujar Syahran selaku PPL desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura heran.



Nilainyapun tak tanggung-tanggung, upah hasil keringat PPL dan Panwas Kecamatan ini bila ditotal dengan jumlah PPL sebanyak 277 orang di desa/kelurahan Se Kab. Langkat dan 69 orang Panwas Kecamatan yang tersebar di 23 kecamatan memang cukup fantastis ditengah krisis yang melanda dan meningkatnya angka pengangguran di negeri Langkat bertuah ini.

"Gaji PPL itu sebesar 900 ribu per bulan, dan Panwas Kecamatan setau saya sebesar 1 juta 600 ribu perbulan untuk anggota Panwas Kecamatan dan Ketua Panwascam sebesar 1 juta 850 ribu per bulannya", ungkapnya menjelaskan.

"Gaji bulan Juli PPL dan Panwas Kecamatan Se Kab. Langkat belum dibayarkan dari APBD Langkat 2018 hingga kini, teman-teman banyak yang menanyakan hal ini", lanjutnya lagi.

"Hal ini kami ketahui dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 1019/K.Bawaslu/TU.00.01/IX/2018 per tanggal 24 September 2018 tentang penegasan masa tugas Lembaga Pengawas Pemilu ad hoc dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018", sambungnya menjelaskan.

"ATK PPL se Kab. Langkat hanya dibayar 200 ribu saja dengan dalil hanya uang transport PPL yang seharusnya 250 ribu biasanya begitu", ungkapnya menambahkan.

"Biaya operasional bulan Juli dan Agustus belum dibayarkan, namun September dan Oktober sudaj dibayar lunas, seharusnya biaya operasional di bulan Oktober dibayar setelah akhir bulan berakhir, anehnya sudah dibayar", ucapnya geram.

"Diminta kepada Bawaslu RI agar menindak tegas Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Sekretariat agar bertanggung jawab terhadap persoalan ini", harapnya menjelaskan.

"Kita ingin agar Bawaslu RI melalui Bawaslu Sumut agar mengevaluasi Bawaslu Langkat atas keteledorannya karena tidak merespon persoalan jajaran Penyelenggara dibawahnya",

"Jika dalam waktu 1 kali 24 jam, tidak juga dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Langkat, maka kami akan menyerbu kantor Bawaslu Langkat untuk mempertanyakan hal ini secara langsung dan transparan", ucapnya mengakhiri. (kors/lkt79)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru